Bandar Lampung – Pemerintah Kabupaten Way Kanan terus memperkuat komitmennya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung Semester I Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Pusiban, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (11/6/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Way Kanan, Hendri Syahri, S.T., M.T., serta Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Way Kanan, Heri Kurniawan, S.STP., M.M.
Rapat pleno yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia Perwakilan Lampung, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung itu menjadi forum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program, menyusun strategi, serta mempercepat perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di seluruh wilayah Lampung.
Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, yang memimpin jalannya rapat menegaskan bahwa seluruh program TPAKD harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Program yang dijalankan harus mampu memperluas akses pembiayaan, mendorong UMKM berkembang, mengurangi angka kemiskinan, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Lampung, Otto Fitriandy, memaparkan capaian TPAKD sepanjang tahun 2025 hingga Maret 2026. Ia menyebutkan bahwa puluhan kegiatan literasi dan inklusi keuangan telah dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota di Lampung dengan sasaran utama pelaku UMKM, perempuan, pelajar, dan masyarakat umum.
Selain itu, berbagai kegiatan business matching juga telah dilakukan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan guna memperluas akses pembiayaan produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
OJK bersama pemerintah daerah juga terus mengintegrasikan program percepatan akses keuangan dengan berbagai program pembangunan desa, termasuk Program Desaku Maju dan Desa Perkasa, guna membangun ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Pada tahun 2026, TPAKD Provinsi Lampung menetapkan sejumlah program prioritas yang diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi strategis. Program tersebut meliputi Agrifuture Lampung yang bertujuan menarik minat generasi muda pada sektor pertanian, program hilirisasi kakao di Kabupaten Pesawaran guna meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, serta Siger Preneur Lampung yang difokuskan pada pengembangan wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing.
Wakil Gubernur Lampung juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat inklusi keuangan di Provinsi Lampung telah mencapai lebih dari 80 persen, sementara tingkat literasi keuangan berada di atas 66 persen.
Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan dinilai masih perlu melakukan berbagai inovasi agar akses layanan keuangan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah pedesaan dan pelosok.
Selain itu, sejumlah program strategis seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), pengembangan ekosistem keuangan syariah berbasis pondok pesantren, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor pertanian, peternakan, dan perhutanan sosial juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam forum TPAKD ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berpihak kepada masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan berbagai program percepatan akses keuangan dapat berjalan lebih optimal di Kabupaten Way Kanan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, meningkatkan daya saing UMKM, memperluas kesempatan usaha, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. PN –
