JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengimbau seluruh warga sekolah untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam menghadapi bencana erupsi Anak Gunung Krakatau. Pemerintah memberikan fleksibilitas penuh kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan moda pembelajaran sesuai tingkat bahaya di lapangan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa keselamatan murid dan guru merupakan pertimbangan utama dalam mengambil keputusan.
“Perlindungan, keselamatan, dan kesehatan warga sekolah menjadi prioritas,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Minggu (6/9/2026).
Menurut Mendikdasmen, wilayah yang mengalami pencemaran udara cukup berat akibat paparan abu vulkanik dapat menyesuaikan kegiatan belajar berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Daerah terdampak signifikan seperti Kabupaten Serang di Banten dan Kabupaten Lampung Selatan di Lampung diizinkan mengalihkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah.
Bagi wilayah yang tidak terdampak langsung, kegiatan belajar mengajar dapat tetap dilaksanakan di sekolah. Namun, sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, seperti mewajibkan penggunaan masker, melarang aktivitas di luar kelas, serta memastikan pintu dan jendela tertutup rapat agar debu tidak masuk. Durasi dan jam belajar juga dapat dipangkas, tidak harus penuh seperti hari normal.
Abdul Mu’ti mengingatkan bahwa keputusan memulai PJJ sangat dinamis dan bergantung pada otoritas daerah masing-masing yang berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Jika pemerintah daerah menetapkan status tidak aman, sekolah dilarang keras menggelar tatap muka.
“Daerah yang tidak aman maka sangat tidak dianjurkan tatap muka di sekolah, tapi semuanya mengikuti otoritas pemda. Kami menyarankan kepada guru dan murid mengikuti kebijakan pemda. Jika Jakarta sudah menetapkan pembelajaran mulai besok daring, maka semuanya harus mengikuti,” tegasnya.
Di sela-sela PJJ, guru juga diminta menyisipkan materi tentang pentingnya keselamatan dan kesiapsiagaan bencana. Hal ini krusial agar murid tetap tenang serta bijak dalam menyaring informasi resmi dari pihak berwenang.
Kebijakan pembelajaran darurat ini berlandaskan pada Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), Persekjen Kemendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023, serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026. Panduan selengkapnya dapat diakses publik melalui laman bkpdm.kemendikdasmen.go.id/TangguhBencana.
Mendukung arahan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan BMKG dan BNPB. Tito mewanti-wanti warga sekolah untuk mengurangi aktivitas luar ruangan, mengikuti perkembangan situasi keamanan, serta mewaspadai bahaya kontaminasi abu vulkanik pada makanan dan sumber air bersih. MP –
