WAY KANAN — Komitmen Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis hukum kembali mendapat pengakuan. Dalam momentum peringatan Hari Pengayoman di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah, S.Ked., menerima dua penghargaan yang menjadi apresiasi atas kinerja daerah dalam bidang reformasi dan dokumentasi hukum.
Dua penghargaan tersebut masing-masing berupa predikat Istimewa pada Indeks Reformasi Hukum (IRH) serta predikat A atau Sangat Baik untuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Capaian itu memperlihatkan konsistensi Pemkab Way Kanan dalam membangun sistem pemerintahan yang mengedepankan kepastian hukum, transparansi dan pelayanan kepada masyarakat.
Penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi capaian administratif, tetapi juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada aturan dan kepentingan publik.
Predikat Istimewa pada IRH menunjukkan capaian Way Kanan dalam pelaksanaan reformasi hukum. Sementara predikat A untuk JDIH menjadi gambaran atas kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin mudah diakses masyarakat melalui sistem yang terdigitalisasi.
Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Capaian ini bukan sekadar trofi, melainkan bukti nyata bahwa Pemkab Way Kanan serius menghadirkan kepastian hukum dan pelayanan terbaik bagi seluruh warga. Kami akan terus mempertahankan standar ini sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkeadilan,” ujar Ayu Asalasiyah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu bagi jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat.
Dukungan terhadap capaian Way Kanan juga disampaikan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung. Konsistensi pemerintah daerah dalam memenuhi indikator reformasi hukum serta menjaga kualitas pengelolaan basis data regulasi menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut.
Dengan diraihnya dua penghargaan tersebut, Pemkab Way Kanan semakin menegaskan arah pembenahan tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum. Ke depan, capaian itu diharapkan tidak berhenti sebagai penghargaan, tetapi menjadi dorongan untuk menghadirkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, responsif dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Bagi masyarakat Way Kanan, prestasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik—di mana hukum bukan sekadar aturan, melainkan fondasi dalam menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang berkeadilan. mp –
