Jakarta, pantauan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan status hukum Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, setelah penangkapan yang dilakukan melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam. Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, dan langsung menjadi sorotan publik di Lampung maupun nasional. Kamis (11/12)
Wakil Ketua KPK menjelaskan bahwa proses gelar perkara telah rampung dan bukti permulaan dianggap cukup untuk menetapkan Ardito sebagai tersangka.
“Kami memastikan setiap tindakan yang kami ambil berbasis pada alat bukti yang kuat. Tidak ada langkah yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar pejabat KPK tersebut dalam konferensi pers.
OTT yang menyeret Ardito dilakukan setelah tim KPK melakukan pengawasan intensif terhadap dugaan suap terkait sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Dalam operasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai serta logam mulia yang diduga terkait transaksi suap antara pejabat daerah dan pihak kontraktor.
Seorang sumber internal KPK menyebut bahwa nilai suap yang mengalir tidak hanya terjadi sekali. Dugaan praktik setoran proyek disebut telah berlangsung sejak beberapa bulan terakhir. Namun hal ini masih akan diperdalam melalui pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi.
Sementara itu, situasi di kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah pada pagi hari setelah pengumuman status hukum terlihat lebih lengang dari biasanya. Beberapa pegawai mengaku terkejut dengan perkembangan cepat kasus tersebut.
“Kami tidak menyangka semuanya akan terjadi secepat ini. Semoga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa,” kata seorang pegawai yang enggan disebut namanya.
Masyarakat Lampung Tengah kini menunggu tindak lanjut dari kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya tersangka baru yang terlibat dalam aliran dana proyek. KPK menegaskan bahwa pengusutan kasus tidak akan berhenti pada satu nama saja.
“Kami masih membuka peluang penetapan pihak lain, sepanjang ditemukan bukti yang relevan,” tegas juru bicara KPK.
Dengan diumumkannya status hukum ini, drama politik di Lampung Tengah dipastikan memasuki babak baru. Banyak pihak berharap penegakan hukum dapat berlangsung transparan dan menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di daerah tersebut. PTN – (**)
