WAY KANAN — DPRD Kabupaten Way Kanan menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis terkait arah kebijakan keuangan daerah, Senin (14/9/2026). Rapat tersebut menghasilkan pengesahan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus membuka pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Selain dua agenda anggaran tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Way Kanan juga mengesahkan Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan berbasis pesantren di daerah.
Dalam Perubahan APBD 2026, total belanja daerah ditetapkan sekitar Rp1,260 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar Rp40,63 miliar dibandingkan pagu anggaran sebelumnya.
Sementara itu, pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,211 triliun. Pada pos pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp50,94 miliar, yang salah satunya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp1,5 miliar dan diarahkan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.
Penyesuaian struktur anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kesinambungan program pembangunan dan pelayanan publik hingga berakhirnya tahun anggaran 2026.
Paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Raperda APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2027. Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah memproyeksikan pendapatan sebesar Rp1,429 triliun, sedangkan belanja dan transfer direncanakan sekitar Rp1,432 triliun.
Untuk pembiayaan 2027, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp5 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan mencapai Rp2,5 miliar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Rancangan anggaran tersebut disusun dengan mengacu pada KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang sebelumnya telah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Way Kanan pada Agustus 2026.
Bupati Way Kanan Ayu Asalasiyah menekankan bahwa penyusunan kebijakan anggaran harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah perlu diimbangi dengan penentuan program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penyusunan anggaran harus tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan untuk membiayai program yang menjadi prioritas serta benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Ayu dalam rangkaian pembahasan KUA-PPAS.
Arah kebijakan anggaran 2027 mencakup sejumlah sektor, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pendidikan dan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, hingga perlindungan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.
Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Rial Kalbadi juga menegaskan bahwa pembahasan anggaran merupakan bagian dari fungsi penganggaran DPRD. Karena itu, setiap program yang akan dimasukkan ke dalam APBD perlu memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, proses pembahasan harus dilakukan secara terukur dan transparan agar anggaran yang disepakati benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang turut disahkan dalam rapat paripurna menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dan DPRD dalam memperkuat dukungan terhadap keberadaan serta penyelenggaraan pendidikan pesantren di Kabupaten Way Kanan.
Kendati demikian, angka Rp1,432 triliun untuk belanja dan transfer pada RAPBD 2027 masih merupakan angka rancangan. Nilai tersebut belum menjadi APBD definitif karena masih harus melalui tahapan pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Kabupaten Way Kanan berharap proses pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara efektif sehingga menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat, transparan dan mampu menopang kebutuhan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. MP –
